KERJA BAKTI UNTUK MEMPERINGATI HARI JADI DEMAK KE 516

Kegiatan kerja bakti dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sayung dalam rangka memperingati Hari Jadi Kab. Demak ke 516 pada Hari Jum’at 15 Maret 2019. Kegiatan ini dilakukan 0leh semua pegawai yang ada di Kecamatan Sayung seperti Pegawai PKH, Tim Pendamping Desa, P2KB, dan Pegawai Kecamatan sendiri, Kerja bakti ini dibuka dengan Apel Pagi yang dipimpin langsung oleh Camat Sayung Bapak Drs. Sugeng Pujiono, M.Si. Setelah apel pagi selesai maka kegiatan itu dimulai denga membersihkan halaman Depan Kantor Bank BRI sampai dengan halaman kantor Kecamatan Sayung.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG REKLAME

Peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Reklame.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
6. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang
menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya
untuk tujuan komersil dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu
barang, jasa ataupun benda menarik perhatian umum
kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang
diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca
dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali
yang dilakukan oleh Pemerintah.
7. Papan Reklame adalah media informasi berupa promosi
luar ruang berfungsi untuk menjajakan suatu produk baik
berupa barang maupun jasa, sehingga dari pemasangan
reklame berharap suatu produk barang dan/atau jasa
terssebut dapat dikenal oleh konsumen atau masyarakat
luas.
8. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang
dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan
berupa gambar, logo dan/atau kata-kata oleh
penyelenggara reklame.
9. Nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai yang
dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas
perletakan titik reklame pada kelas dan/atau zona,
ketinggian dan luas bidang reklame.
10. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan
pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan,
penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban
reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang
yang serasi.
11. Penataan ruang adalah konsep perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatn ruang.
12. Perletakan reklame adalah tempat titik reklame
ditempatkan atau diletakkan.
13. Pola penyebaran perletakan reklame adalah konfigurasi
perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai
acuan dan arahan dalam penyelengaraan reklame.
14. Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari
papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan
lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau
dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
15. Reklame Megatron/Videotron/Large Elektonik Display
(LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor
besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan

gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-
ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

16. Tara ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan
ruang, baik direncanakan maupun tidak.

17. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau
ditempatkan.
18. Sewa titik reklame adalah sewa lahan dan nilai strategis
reklame atau penyelengaraan reklame yang dimiliki
dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan reklame dilaksanakan
berdasarkan asas:
a. manfaat;
b. keadilan;
c. keselamatan;
d. keamanan;
e. ketertiban;
f. kepastian hukum;
g. kebersihan dan keindahan; dan
h. keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan reklame mempunyai tujuan
untuk:
a. mewujudkan ketertiban dan keindahan lingkungan;
b. mengoptimalkan penerimaan daerah melalui
Penyelenggaraan Reklame;
c. menjamin adanya kepastian hukum dalam Penyelenggaraan
Reklame.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup wilayah penyelenggaraan reklame meliputi
seluruh Daerah.

BAB IV
JENIS REKLAME
Pasal 5

Jenis reklame meliputi:
a. reklame papan/billboard;
b. reklame megatron, videotron, large electronic display (LED);
c. reklame kain;
d. reklame melekat (stiker);
e. reklame selebaran;
f. reklame berjalan/kendaraan;

g. reklame udara;
h. reklame suara;
i. reklame film/slide;
j. reklame peragaan;
k. reklame apung;
l. reklame graffiti; dan
m. jenis reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi
periklanan luar ruang dalam industri periklanan luar
ruang.

BAB V
PERENCANAAN
Bagian Kesatu

Pola Penyebaran Peletakan Reklame

Pasal 6

(1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus
memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan
masyarakat, etika, estetika, keserasian bangunan dan

lingkungan serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada
kawasan (zoning) terdiri dari:
a. kawasan kendali ketat;
b. kawasan kendali sedang;
c. kawasan kendali rendah;
d. kawasan khusus; dan
e. kawasan tanpa penyelenggaraan reklame.
(3) Penataan reklame diatur menurut:
a. tempat;
b. jenis;
c. sifat;
d. ukuran;
e. konstruksi; dan
f. kawasan/kelas jalan.

Bagian Kedua
Rancang Bangun Reklame

Pasal 7

Setiap penyelenggaraan reklame megatron, videotron, large
electronic display (LED) dan papan/billboard harus
memperhatikan rancangan bangun reklame yang meliputi
ukuran (dimens), konstruksi, dan penyajian.

BAB VI

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 8
Penyelenggara reklame terdiri dari:
a. penyelenggara reklame/biro reklame; dan
b. pemilik reklame/produk.

Pasal 9

(1) Penyelenggara reklame/biro reklame sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan orang pribadi
atau badan usaha yang bergerak dibidang jasa periklanan
baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya.
(2) Penyelenggara reklame/biro reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
(3) Penyelenggara reklame/biro reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk badan hukum
harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. memiliki penanggungjawab langsung yang memilki Izin
Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) sekurang-kurangnya
golongan B bidang kontruksi;
e. memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk
pelaksana; dan
f. memiliki studio perencana dan bengkel kerja.

Pasal 10

(1) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf b merupakan orang pribadi atau badan
usaha yang menyelenggaraan reklame untuk dan atas
nama sendiri.
(2) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. orang pribadi:
1. memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk
(KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan/atau Paspor
atau yang dikuasakan;
2. surat kuasa pengurusan jika dikuasakan; dan
3. menggunakan tenaga ahli pemegang Izin Pelaku
Teknis Bangunan (IPTB) untuk perencana minimal
golongan B bidang konstruksi dan Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK) untuk pelaksana atau yang
dipersamakan.

b. badan usaha:
1. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
2. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. identitas diri direksi berupa Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dan/atau Paspor atau yang dikuasakan; dan
5. surat kuasa pengurusan jika dikuasakan.

Pasal 11

(1) Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame
dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan
menggunakan huruf latin.
(2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah
reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis,
di bagian bawah bahasa Indonesia, dengan huruf latin
yang kecil.
(3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan
dan/atau merek dagang yang merupakan cabang danl
atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
(4) Untuk ketertiban umum, Bupati berwenang melarang
penggunaan bahasa asing dan huruf-huruf lainnya selain
huruf latin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3).

Pasal 12

Penyelenggara reklame/biro reklame dan pemilik
reklame/produk berkewajiban:
a. menempelkan peneng atau tanda lain pada reklame sesuai
dengan yang ditetapkan oleh Bupati;
b. mencantumkan nama penyelenggara reklame/biro
reklame dan masa berlaku izin yang dapat dibaca dengan
mudah dan jelas;
c. memastikan setiap saat kontruksi reklame dalam keadaan
kuat dan kokoh;
d. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan
untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
e. membongkar reklame beserta bangunan reklame segera
setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut;
f. mengasuransikan bangunan reklame dengan ketentuan
jenis allrisk;
g. menanggung segala akibat yang disebabkan
Penyelenggaraan Reklame yang menimbulkan kerugian
pada pihak lain;
h. mengajukan izin titik reklame kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk setiap
penyelenggaraan reklame megatron/videotron/large
electronic display (LED) dan/atau penyelenggaraan
reklame papan/billboard; dan

i. membayar pajak reklame atau retribusi sesuai ketentuan
peraturan daerah.

Pasal 13

(1) Penyelenggara reklame/biro reklame dan pemilik
reklame/produk dilarang menyelenggarakan reklame yang
bersifat komersial pada:
a. gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah/TNI/Polri, tidak termasuk
halaman kantor dan gedung milik BUMN dan BUMD;
b. gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah
dan tempat-tempat ibadah; dan
c. tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
(2) Penyelenggara reklame/biro reklame dan pemilik
reklame/produk dilarang menyelenggarakan reklame
papan billboard/megatron/videotron/large electronic
display (LED) di luar kawasan yang telah ditetapkan oleh
Bupati sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2).
(3) Penyelenggara reklame/biro reklame dan pemilik
reklame/produk dilarang menyelenggarakan reklame

makanan/minumam beralkohol kecuali pada tempat-
tempat tertentu yang diizinkan menjual

makanan/minuman beralkohol.
(4) Penyelenggara reklame/biro reklame dan pemilik reklame/
produk dilarang menyelenggarakan reklame rokok dan
produk tembakau pada kawasan tertentu yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
(5) Penyelenggara reklame/biro reklame dan pemilik reklame
produk dilarang menyelenggarakan Reklame yang
bertentangan dengan asas-asas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2.

BAB VII

KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 14

(1) Setiap orang atau Badan yang bermaksud memasang
reklame wajib memiliki izin tertulis penyelenggaran
reklame dari Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame
antara lain:

a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta
mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan
dari produk sejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang
melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang
mengatur nama pengenal usaha atau profesi
diselengarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur
nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan
ukuran tidak melebihi 1m2 (satu meter peseregi);
d. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa
tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial
lainnya dan telah berkoordinasi dengan instansi yang
terkait;
e. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan
yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang
bersangkutan; dan
f. diselenggarakan oleh organisasi/partai politik pada
masa kampanye.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 15

(1) Jangka waktu penyelenggaraan titik reklame paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak izin mendirikan bangunan
reklame (IMB-R) diterbitkan untuk jenis reklame dengan
ukuran luas bidang reklame lebih besar atau sama dengan
24 m2 (dua puluh empat meter persegi).
(2) Jangka waktu penyelenggaraan titik reklame paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak tata letak bangunan reklame
(TLBR) diterbitkan untuk jenis reklame dengan ukuran
luas bidang reklame dibawah 24 m2 (dua puluh empat
meter persegi).
(3) Pemasangan/penayangan reklame di lokasi yang telah
mendapatkan izin penyelenggaraan reklame dilakukan
terhitung sejak IMB-R diterbitkan untuk jenis reklame
dengan ukuran luas bidang reklame lebih besar atau sama
dengan 24 m2 (dua puluh empat meter persegi).
(4) Pemasangan/penayangan reklame di lokasi yang telah
mendapatkan izin penyelenggaraan reklame dilakukan
terhitung sejak TLBR diterbitkan untuk jenis reklame
dengan ukuran luas bidang Reklame dibawah 24 m2 (dua
puluh empat meter persegi).

(5) Jika dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh)
hari penyelenggaraan reklame belum melakukan
pemasangan/penayangan reklame di lokasi yang telah
mendapatkan izin penyelenggaraan reklame, maka izin
penyelenggaraan reklame akan berakhir secara otomatis
dan jangka waktu penyelenggaraan titik reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketiga

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 16

(1) Pengajuan izin penyelenggaraan reklame, harus memenuhi
persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
(2) Pengajuan izin penyelenggaraan titik reklame yang tidak
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak akan diberi izin.
(3) Pengajuan izin perpanjangan penyelenggaraan titik
reklame yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), izin perpanjangan
penyelenggaraan titik reklame otomatis diperpanjang
apabila tidak mendapat jawaban dari Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
dokumen pengajuan izin perpanjangan penyelenggaraan
titik reklame diterima oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Bagian Keempat
Pembatalan Izin
Pasal 17

(1) Izin penyelenggaraan titik reklame dapat dibatalkan
apabila:
a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah; atau
b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
(2) Terhadap pembatalan izin penyelenggaraan titik reklame
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, penyelenggaraan
reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain
dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan dan biaya
pemindahan dibebankan pada penyelenggara reklame.
(3) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam
perizinan tidak dapat dimintakan kembali oleh
penyelenggara reklame.

Bagian Kelima
Larangan Mengalihkan
Pasal 18

Penyelenggara reklame dilarang mengalihkan atau
memindahtangankan izin penyelenggaraan reklame kepada
pihak lain.

BAB VIII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 19

Bupati melakukan pengendalian penyelenggaraan reklame
berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika
wilayah dan kelayakan kontruksi.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 20

Bupati melakukan pengawasan atas kepatuhan untuk
memenuhi kewajiban penyelengaraan reklame.

Bagian Ketiga
Penertiban
Pasal 21

(1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap
penyelenggara reklame:
a. tanpa izin;
b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang
sesuai ketentuan yang berlaku;
c. tanpa peneng/ tanda pelunasan pajak;
d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan
izin yang telah diberikan;
e. perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah
ditetapkan dalam gambar tata letak bangunan reklame
(TLBR);
f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi kontruksi;
dan/atau
g. tidak terawat dengan baik.

(2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) penyelenggara reklame wajib membongkar dan
menyingkirkan Reklame beserta bangunan reklame dalam
batas waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.
(3) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati
berwenang menerbitkan reklame beserta bangunan
reklame menjadi aset Pemerintah Daerah.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan
reklame dengan cara melaporkan pelanggaran Peraturan
Daerah yang dilakukan oleh penyelenggara reklame kepada
Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23

(1) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14
ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 21 dikenakan sanksi
administrasi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian fungsi reklame;
c. pencabutan izin penyelenggaraan reklame; dan/atau
d. pembongkaran reklame.
(2) (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Januari 2019
BUPATI DEMAK,
TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH: (19 /2018).
NO JABATAN PARAF
1 SEKDA
2 ASISTEN I
3 KABAG HUKUM

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM
Kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia bisnis semakin maju,
pendirian papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk spanduk iklan di
jalan, karena secara tidak langsung reklame adalah media penting dan
efektif untuk memperkenalkan, menawarkan dan mempromosikan hasil
suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas, tetapi keberadaan
papan-papan reklame, iklan semakin banyak dan menumpuk
keberadaannya tanpa memperhatikan tata letak sehingga sangat
mengganggu kenyamanan.
Reklame yang ada saat ini sudah seperti tanaman yang tiangnya
menancap di setiap tanah dan bangunan ditepian jalan. Keberadaannya tak
teratur seolah semua orang bebas memasang reklame sesuka hati.
Berkembangnya pembangunan khususnya papan reklame, iklan tentu saja
harus ada kendali dari Pemerintah Daerah salah satunya adalah dengan
menerbitkan izin.
Papan reklame yang terpasang dijalanan dan tidak semua papan reklame
tersebut sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, bahkan masih
ada pemasangan papan reklame yang tidak memiliki izin pemasangan
reklame sehingga tidak sesuai dengan tempatnya.
Penyelenggaraan Reklame di wilayah Kabupaten Demak yang berazaskan
pemanfaatan penyelenggaraan reklame secara transparan dan akuntable
serta diselaraskan dengan rencana tata ruang dan wilayah dengan
mempertimbangkan estetika dan etika dalam penyelenggaraan reklame yang
merupakan potensi bagi pendapatan asli daerah (PAD) baik berupa Pajak
Daerah maupun Retribusi. Pemerintah Kabupaten Demak dituntut oleh
masyarakat untuk mempercantik dan memperindah ruang yang didalamnya
terdapat Penyelenggaraan Reklame. Oleh karena itu Penyelenggaraan
Reklame berdasarkan Peraturan Daerah ini akan dititikberatkan pada
Penyelenggaraan Reklame yang memiliki nilai tambah bagi tata ruang
Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.